Pemerintah Harus Penuhi Janji Pengadaan Vaksin Meningitis Awal Oktober

02-10-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Munchen/nvl

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Kemenkes memenuhi janji pengadaan vaksin meningitis pada awal Oktober seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan RI. Mengingat, sebelumnya Menkes menyampaikan awal Oktober akan tersedia 250 ribu vaksin meningitis yang bisa digunakan oleh jamaah umrah. 

 

"Sebab sudah masuk laporan, ratusan calon jamaah umrah di berbagai kota gagal berangkat karena belum bisa mendapatkan vaksin meningitis ini. Kami minta pastikan awal Oktober sudah tersedia sebab keberangkatan calon jamaah umrah ini sudah pasti dari sisi tanggal dan jadwal sebab terkait tiket dan akomodasi," sebut Kurniasih dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (1/10/2022).

 

Kurniasih menegaskan perlu percepatan dalam hal distribusi ke seluruh wilayah Indonesia ketika rencana pengadaan vaksin untuk awal Oktober 2022 sudah tersedia. "Lakukan percepatan distribusi karena ini sudah tahap kondisi tidak biasa. Jangan lagi menggunakan pola biasa, wajib ada akselerasi," ungkap Kurniasih.

 

Politisi dari F-PKS ini juga meminta agar Kemenkes mengusut beberapa temuan dari harga vaksin meningitis yang melambung seiring langkanya vaksin tersebut. "Ada temuan dari asosiasi Umrah jika di lapangan ada oknum tenaga kesehatan yang menawarkan merek lain dengan harga dua kali lipat dari aturan yang ada. Ini juga harus diusut agar dalam kondisi sulit tidak ada oknum yang bermain," papar Kurniasih. 

 

Ia menyebut, kejadian ini menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap syarat vaksin meningitis sebagai syarat perjalanan umrah. Sebab ada laporan dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang menyebut vaksinasi meningitis tidak lagi jadi syarat oleh Saudi, melainkan hanya anjuran.

 

"Sementara ada pernyataan dari Kemenkes kewajiban vaksinasi meningitis bagi calon jamaah umrah karena kewajiban dari Saudi. Ini harus dilakukan pembicaraan bersama dengan tujuan memberikan yang terbaik dan kemudahan bagi calon jamaah umrah," tegas Politisi Dapil DKI Jakarta II ini. (ann/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...